Memperbaiki Indonesia via Money Politics?

By Ganjar Widhiyoga, M.Si

(Mahasiswa Program Doktor University of Newcastle)

Catatan blogger: 

Sahabat saya, Ganjar, memposting sebuah note di akun FB-nya. Berhubung catatan tersebut saya pandang sangat perlu, dan relevan dengan kondisi perpolitikan di Indonesia, saya pun meminta izin untuk memposting di blog saya. Selamat membaca!

Hari ini, ada teman yang bertanya: bisakah pihak yang menginginkan perbaikan politik di Indonesia mengawalinya dengan (menang pemilu) melalui Money Politics? 

Jawaban saya:  Upaya memperbaiki politik Indonesia dengan money politics itu laksana upaya menyehatkan masyarakat dengan bagi-bagi narkoba.

Kenapa? Ada beberapa alasan yang dapat anda simak sebagai berikut:

Pertama : secara ilmiah.

Kita kan orang cerdas, berpikir dengan runtut dan cermat. Ada pula pembuktiannya di lapangan. Karena itu, mari kita awali dengan pembuktian secara ilmiah, ok?

Jika berbicara tentang Money Politics secara ilmiah, kita dapat mengukur berapa besar pengaruh money politics pada perolehan suara. Nah. Saya sering melakukan survey, paling sering ya di DIY. Dari sekian banyak survey itu, ternyata Money Politics merupakan variabel yang tidak signifikan!

Analisis statistik survey itu dapat dilakukan dengan tiga tahapan: mulai yang paling ecek-ecek analisis deskriptif, kemudian analisis korelatif, kemudian yang paling canggih analisis regresi.

Saya paparkan hasil survey terakhir di Kota Yogyakarta sebelum saya ngungsi ke Newcastle.

Analisis deskriptif: hanya 8% dari responden yang terpengaruh oleh Money Politics. Apa maksud "terpengaruh"? Artinya, mereka akan menerima uang DAN mengubah pilihan berdasarkan uang tersebut. Wow? Mungkin. 8% itu jumlah yang besar.

Tapi mari kita beranjak ke analisis berikutnya, korelatif. Secara korelatif, Money Politics merupakan variabel ke-36 dari 41 variabel. Artinya, jika Money Politics dibenturkan dengan variabel lain yang no 1-35, dia akan kalah. Lalu, kenapa harus fokus ke nomor 36? Ternyata Money Politics tidak wow-wow banget.

Analisis regresi merupakan yang paling canggih. Dengan analisis ini, saya bisa membuat prediksi model pemilih parpol/kandidat. Percaya ga percaya, ilmu yang saya dan teman-teman dapatkan dari memeras keringat, berurai air mata darah secara otodidak ini, sama persis dengan ilmu yang saya dapatkan sekarang (yeah, I have to go through Statistical method, which is not too frightening and confusing thanks to many years doing political surveys :p). Dosen saya yang doktor dan ahli survey politik itu menyampaikan hal yang sama dengan yang kami kerjakan selama ini. Jadi, insha Allah model pemilih yang selalu saya sodorkan itu akurat :[

Nah, apakah Money Politics muncul dalam model pemilih parpol tertentu? Ternyata TIDAK, saudara-saudara. Tidak ada satu parpol pun yang memiliki pemilih yang model politiknya memasukkan Money Politics. Artinya, mayoritas pemilih normal di Indonesia saat saya survey itu lebih mempertimbangkan hal-hal lain selain Money Politics.

Protes 1: Tapi hasil survey Lembaga XYZ menunjukkan, money politics berpengaruh pada pilihan politik!

Jawaban saya:

Uji statistiknya apa? Jangan-jangan hanya deskriptif? Saya pernah membaca di media, seorang pentolan lembaga survey yang dianggap dewa di Indonesia menyampaikan, mereka melakukan analisis deskriptif, karena hasilnya akan sama saja. Whoa. Yang bener? Doktor bilang gitu? Saya yang newbie aja tahu bedanya analisis deskriptif, korelatif dan regresi kok.

Lembaga survey itu jadi konsultan ga? Kalau iya... Well, kita uji statistik lagi sajalah argumennya itu.

Protes 2: Tapi Pakdhe tetangga saya memilih Partai X karena diberi uang! Dulu dia memilih Partai A lho!

Jawaban saya: Si Pakdhe bisa saja termasuk orang di luar normal. Dalam survey, batas normal bisa 95%, bisa 99%. Ada 5% atau 1% yang bertindak di luar pola umum. Pakdhe bisa saja masuk pencilan itu. Tapi, ngapain juga mengurusi yang cuma 5% (atau 1%, atau 8%)?

Darimana anda yakin Pakdhe tidak bohong? 

Ini membawa kita pada alasan kedua saya.

Kedua: secara praktis

Politik katanya praktis, orientasi kemenangan. Percuma idealis sampai berbusa-busa kalau ga menang pemilu. Oke. Ayo bicara tentang sisi praktis Money Politics deh.

Wahai rekan-rekan parpol/politisi, anda kan menggunakan Money Politics sebagai sarana pemenangan pemilu. Jadi, orang yang menerima uang yang anda bagikan, anda harapkan untuk memilih anda. Benar?

Nah, pertanyaan saya: bagaimana anda akan melacak, orang yang anda beri uang benar-benar akan memilih anda?

Misal, Partai X memberikan uang pada 200 orang di sebuah TPS. Pada penghitungan suara, 120 memilih Partai X, 80 partai lain. Bagaimana Partai X mengetahui, siapa 80 pengkhianat itu?

Tidak bisa. Kecuali : a) Partai X punya cctv yang merekam semua proses coblos-mencoblos dari awal sampai akhir; b) Partai X mengadakan tes kejujuran pada semua orang di TPS tadi; c) menggunakan dukun*

Lihat kan? Parpol X sebenarnya sedang membuang uangnya secara percuma. At the end of the day, you just can not ensure that they will vote you!

Kalau masih tidak percaya, coba bisik-bisik ke rekan-rekan yang sudah berpengalaman melakukan Money Politics. Tanya, apakah kesuksesan mereka mencapai 100%? Saya yakin jawaban mereka "tidak".

Kesulitan ini jadi semakin bertambah ketika masyarakat memahami ini (believe me, masyarakat tahu logika ini tanpa harus ngabur ke Newcastle!). Masyarakat kemudian menggunakan logika ini untuk membohongi parpol. Masyarakat bilang ke parpol, "Kami akan memilih anda kalau diberi amplop." Parpol yang bodoh pun percaya, lupa bahwa ucapan masyarakat itu sama sekali tidak dapat dilacak kebenarannya.

Well done, masyarakat!

Too bad for you, stupid political parties/politicians.

*tapi, memang banyak politisi bodoh ya, sampai ada yang mengandalkan dukun untuk pemilu #facepalm

**membohongi parpol dapat dilakukan oleh semua masyarakat, tanpa melihat jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan variabel demografis lainnya. Kuncinya hanya satu: selama masih ada pemilih Partai X di TPS tersebut, Partai X tidak akan bisa melacak, siapa yang berkhianat dan tidak memilihnya.

Jadi, siap saja, Partai Y datang ke TPS lain, memberi uang pada 200 orang dan hanya dapat 10 suara. Partai Y tidak akan bisa melacak, siapa 190 pengkhianat tersebut :p

Ketiga: pemilu = jual beli?

Hal berikutnya yang menjadi argumen saya pada rekan yang bertanya tadi adalah: proses Money Politics mengubah pemilu (proses aspirasi pendapat) menjadi proses transaksi ekonomi yang tidak transparan; tidak akuntabel. Karena itulah budaya politik yang lahir dari sana pasti budaya korupsi. 

Ingat argumen kedua saya? Masyarakat yang pernah dapat uang di proses pemilu, bisa jadi tergiur untuk mendapatkan uang di pemilu berikutnya. It's easy money!  Nah, mereka kemudian menipu parpol, dengan mengatakan bahwa akan memilih jika diberi uang. Note: masyarakat pembohong.

Parpol pun bodoh, memakan begitu saja omongan masyarakat pembohong ini. Parpol (atau individu politikus) mengeluarkan uang untuk Money Politics, tidak memikirkan akuntabilitas dari proses Money Politics ini. Hasilnya, terjadilah race to the bottom bagi parpol. Setiap parpol akan rebutan untuk memberikan uang lebih banyak ke masyarakat. Akhirnya, parpol harus keluar banyak uang untuk pemilu. Note: parpol bodoh, pemilu mahal.

>>> Intermezzo

Ada tiga partai berebut suara dari suatu kampung.

Parpol A datang di hari Senin. Juru kampanyenya mengatakan: Pilih kami! Kami yang peduli anda! (sambil membagikan uang 10.000)

Parpol B datang di hari Selasa. Juru kampanyenya mengatakan: Pilih kami! Kami yang peduli anda! Kami memberi lebih banyak daripada Parpol A! (sambil membagikan uang 25.000)

Parpol C datang di hari Rabu. Juru kampanyenya mengatakna: Pilih kami! Kami yang paling peduli anda! Anda terima saja uang Parpol A dan B, kemudian kami tambahi sehingga menjadi 40.000! Kami yang memberi paling banyak! (sambil membagikan uang 5.000)

Well, Parpol C mungkin merasa paling pintar, bisa mengibuli Parpol A dan B. Tapi masyarakat lebih pintar lagi, karena menerima uang Parpol A, B, dan C, kemudian tetap memilih sekehendak hati mereka. Including, memilih Partai D yang tidak bagi-bagi uang :P

>>> end

Nah, kembali ke pemilu yang mahal tadi. Darimana uang itu? Dari iuran anggota? Dari hutang bank? Dari pinjaman pengusaha baik hati, tidak sombong, enggan disebut namanya, dan tidak berharap dapat proyek setelah menang?

Ups.

Kelemahan finansial politikus memang akan "disambut" dengan baik oleh pengusaha. Namun, ini proses yang tidak sehat. Secara psikologis, orang yang sudah dibantu akan memiliki kedekatan dengan orang yang membantu. Politisi yang dibantu secara finansial oleh pengusaha di masa kampanyenya, akan dekat dan berhutang budi dengan pengusaha tersebut. Akhirnya, dapat proyeklah si pengusaha. Kalau proyek tidak lancar, amanlah si pengusaha dari teguran.

Jangan bingung cari contoh kasusnya di Indonesia. Silahkan lihat film SICKO garapan Michael Moore. Anda akan menyaksikan, bagaimana para senator yang awalnya pro-kesehatan gratis mendadak berubah menjadi pro-industri obat (well, tidak mendadak. mereka kampanye di pemilu berikutnya dengan dukungan dana dari industri farmasi). Ini film di masanya George Bush, kurang tahu detailnya sekarang di masa Obama. Tapi ini masih relevan.

Jangan salah, saya tidak serta-merta menolak kerjasama politisi-pengusaha. Sama sekali tidak. Kalau memang ada pengusaha yang sepakat dengan visi/program politisi, saya pikir wajar ia mendukung sang politisi sebagai bentuk partisipasi politiknya.

Hanya saja, pengusaha, anda kan nggak perlu minta proyek setelah kandidat anda jadi, bukan? Anda kan punya modal, kompeten... Nah, kalau kandidat anda profesional mengelola pemerintahan, sistem lelang jelas, ketemu dengan kompetensi anda, pasti anda juga kan, yang dapat proyek? Ga usah minta jatah, kan?

Kecuali, anda pengusaha yang tidak punya kompetensi? (another note).

Keempat: Stupidity is Contagious

Di argumen ketiga, saya mencatat beberapa hal penting. Pemilu = jual beli melibatkan:

Masyarakat yang penipu

Politisi yang bodoh

Sistem politik yang mahal

Pengusaha yang tidak kompeten

Sedihnya, stupidity is contagious. Kebodohan itu menular.

Orang cenderung untuk mengikuti cara yang (terlihat) mudah, meski belum tentu cara itu sebenarnya belum tentu menghasilkan. Lihat saja betapa banyak orang yang tertipu dengan "investasi" yang menjanjikan keuntungan besar per hari, padahal secara business plan, itu tidak mungkin. Lihat saja, betapa banyak orang yang berjudi, padahal secara teori probabilitas, kemungkinan menang itu sangat kecil. Belum lagi kalau sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga bandar yang pasti untung, pemain pasti rugi.

Demikian juga dengan Money Politics. Meski sudah tahu kalau secara ilmiah tidak ada buktinya, secara praktis sulit dilaksanakan, teteeep saja, wacana Money Politics dapat memenangkan pemilu dan pilkada itu gegap gempita diberitakan, dikampanyekan, dan akhirnya, didukung. 

Semakin banyak yang mendukung Money Politics, semakin besar kerusakannya bagi Indonesia. Produk Money Politics tidak mungkin baik/sehat! Kalau anda melakukan Money Politics, anda sudah menjadi bagian yang rusak, dan anda sedang menyebarkan kerusakan itu pada orang lain di sekitar anda.

Lha, lalu, mau perbaikan dari Hong Kong*?

*with apologies to Hong Kong, and Hong Kong citizens

Kelima: tinjauan syariah

Silahkan skip bagi yang memandang agama tidak usah masuk ke ranah politik. But be fair, you are being secular here.

Bagi yang masih memandang agama mengatur urusan politik, silahkan baca artikel Ustadz Sarwat berikut: http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1362600603&title=hukum-menerima-uang-pilkades.htm

Dan please, kita orang pintar ya. Kalau ada argumen: "Ini kan uang transportasi, pengganti mereka yang tidak kerja karena harus memilih dsb dll etc," bagi saya itu insulting. Mengejek, seakan yang diberi argumen tidak paham sama sekali logika berpikir secara mendasar.

Fiqh itu hukum. Hukum benda mati, manusia makhluk hidup. Manusia pasti bisa mencari celah hukum, membengkokkan, melubangi, tanpa hukum berteriak.

Kalau memang ada politisi yang berpendapat bahwa ikut pemilu/pilkada merugikan masyarakat karena harus libur kerja, maka negara-lah yang harus membayar setiap orang yang meliburkan kerjanya karena nyoblos. Bukan politisi-nya.

====

Demikian penjelasan panjang-lebar tentang jawaban saya ke teman saya tadi. Saya tuangkan ke notes ini, semoga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama.

Salam :)