Pendapatan Orang Indonesia Rp7 Juta per Bulan? Ah, yang Benar!

Belakangan ini beredar angka yang membuat publik terkejut, ternganga, namun kemudian tertawa kecut. Apalagi jika bukan tentang info bahwa rata-rata pendapatan orang Indonesia sekitar Rp7 juta per bulan. Sekilas angka tersebut terdengar menggembirakan. Seolah mayoritas masyarakat sudah mapan. Tapi benarkah begitu? Untuk memahami angka ini, kita perlu melihat sumber datanya dan cara membacanya dengan benar.

Pertama, mari kita lacak sumber info tersebut. Menurut rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), PDB per kapita Indonesia tahun 2025 mencapai Rp83,7 juta per tahun. Angka ini jika dibagi 12 bulan setara sekitar Rp 6,97 juta per bulan. Dibulatkan jadi Rp 7 juta! Inilah asal muasalnya. 

Angka ini kabarnya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, PDB per kapita tercatat sekitar Rp78,62 juta per tahun. Setiap pencapaian tentu harus kita syukuri. Tetapi juga tidak lantas kita bersembunyi di balik statistika, sementara secara fakta masih banyak yang perlu kita perbaiki.

Lebih-lebih, ada produk statistika yang bisa menyebabkan salah paham besar. Banyak orang mengira angka tersebut berarti rata-rata gaji masyarakat Indonesia. Padahal BPS sendiri menegaskan bahwa PDB per kapita itu bukan rata-rata gaji atau pendapatan masyarakat. Nilai tersebut didapatkan dari nilai total produksi ekonomi dibagi jumlah penduduk. 

Dalam PDB juga terdapat komponen lain, seperti laba perusahaan, pajak, penyusutan aset, dan berbagai nilai ekonomi lain. Jadi bukan hanya gaji pekerja. Artinya, angka Rp 6–7 juta itu juga bukan uang yang benar-benar masuk ke kantong setiap orang.

Kalau kita ingin melihat gambaran pendapatan nyata pekerja, datanya berbeda jauh. BPS mencatat bahwa rata-rata upah bersih pekerja Indonesia pada Februari 2025 hanya sekitar Rp 2,84 juta per bulan. Masih jauh sekali dari angka Rp 7 juta, bukan? Bahkan UMR di Jawa kebanyakan juga masih di bawah Rp 3 juta.

Jika mau dilihat lebih rinci lagi, pendapatan pekerja bebas di sektor pertanian di Indonesia hanya menghasilkan sekitar Rp1,38 juta per bulan, sedangkan nonpertanian sekitar Rp2,03 juta per bulan. Masih ada puluhan juta rakyat Indonesia yang gajinya di bawah Rp 2 juta per bulan.

Kenapa Rata-Rata Bisa Menipu?

Perbedaan antara Rp6–7 juta dan Rp2–3 juta menunjukkan betapa pentingnya memahami jenis statistik. Yang pertama adalah indikator ekonomi makro, sedangkan yang kedua adalah realitas pendapatan mikro. 

Kita juga harus mengetahui apa beda mean (rata-rata) dan median. Kedua konsep ini sangt perlu kita pahami untuk membaca realitas. Bayangkan ada 11 orang dengan penghasilan (dalam juta rupiah). Dari yang tertinggi hingga yang terendah, misalnya, penghasilannya begini:

1000, 200, 500, 5, 5, 6, 7, 1, 3, 3, 5.

Jika dihitung rata-rata (mean), hasilnya sekitar 157,7 juta. Kalau ada yang berkata, rata-rata penghasilannya Rp 157,7 juta tentu tak salah. Anggap saja 11 orang itu tinggal di Perumahan X. Orang bisa saja mengatakan, wow... rata-rata penghasilan di sana 157 juta. Padahal masih ada yang penghasilan sebulannya cuma 1 juta, 157 kali lebih rendah dibandingkan rata-rata. Kocak, kan?

Ini berbeda ketika kita menggunakan nilai tengah atau median. Dari 11 data itu, nilai tengahnya (median) hanya 5 juta. Artinya sebagian besar orang sebenarnya berpenghasilan kecil, tetapi angka rata-rata terdorong naik oleh segelintir orang superkaya. Median bisa memperlihatkan data yang lebih realistis.

Sayangnya, saya belum bisa mengakses data, berapa median penghasilan Indonesia. Namun, dari fenomena di atas, itu bukan sekadar ilustrasi matematika. Fenomena tersebut mencerminkan realitas ketimpangan. Negara bisa terlihat “makmur” secara statistik, tetapi warganya belum tentu merasakan kemakmuran itu secara merata.

Realitas Sosial di Balik Statistik

Data kemiskinan terbaru BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 masih ada sekitar 23,85 juta orang hidup dalam kemiskinan, dengan garis kemiskinan sekitar Rp609 ribu per kapita per bulan. Angka ini memang menurun dibanding sebelumnya, menandakan ada kemajuan. Jika kita memakai prosentase, angka ini juga masih di bawah 10% dari total penduduk Indonesia, namun bisa sebanyak Srilanka, Taiwan atau Zambia, dan dua kali pendudukan Yordania, Belgia atau Swedia.

Dan, tetap saja jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan narasi “rata-rata pendapatan Rp7 juta”. Bayangkan, masih rakyat Indonesia sejumlah 2 kali penduduk Yordania yang pendapatannya Rp 609 ribu per bulan!

Perbedaan antara statistik makro dan realitas sehari-hari ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa angka resmi tidak mencerminkan kehidupan mereka. Secara nasional ekonomi memang tumbuh. PDB Indonesia pada 2024 bahkan mencapai lebih dari Rp22.138 triliun. Namun kita harus mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan.

BPS sebenarnya tidak keliru. PDB per kapita memang indikator penting untuk membandingkan kemajuan ekonomi antarnegara. Masalahnya muncul ketika angka tersebut dipahami sebagai pendapatan pribadi. Di sinilah literasi statistik menjadi penting. Tanpa pemahaman konteks peristiwa yang menyertai, satu angka bisa menimbulkan kesimpulan yang salah. Apalagi jika ini diklaim sebagai keberhasilan, maka akan banyak pihak merasa tersakiti, karena jelas jauh dari empati.

Para ekonom sering menekankan bahwa untuk membaca kondisi kesejahteraan masyarakat, kita harus melihat banyak indikator sekaligus: median pendapatan, distribusi kekayaan, rasio ketimpangan, tingkat kemiskinan, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Rata-rata saja tidak cukup.

Ketimpangan Sosial

Masalah utama ekonomi kita sebenarnya bukan hanya soal seberapa besar kekayaan nasional, tetapi bagaimana kekayaan itu tersebar. Harus kita akui, sumber daya kita saat ini masih dikuasai segelintir orang saja. Bayangkan, ada begitu banyak orang berebut sumber daya yang hanya disisakan secuplik saja. Ibarat lautan, mayoritas samudera telah dipatok orang-orang superkaya, sementara sedikit lautan diserahkan kepada banyak sekali nelayan dengan jaring dan peralatan sederhana untuk sekadar menjala seekor dua ekor ikan sebagai makanan hari itu.

Indeks ketimpangan sosial sering diasosiasikan dengan istilah rasio gini, dengan angka 0-1. Penjelasannya, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang, karena kekayaan bertumpuk pada 1 orang saja. Nah, rasio gini Indonesia pada tahun 2025 menurut BPS adalah 0,363. Ini masih buruk, karena menunjukkan bahwa ketimpangan masih tinggi. Rasio gini yang menggambarkan distribusi kekayaan yang ideal sebaiknya ada di bawah 0,3. Sementara Indonesia masih di atas patokan tersebut.

Menurut laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) total kekayaan 50 orang terkaya (Rp 5.243,07 triliun pada 2024) setara dengan kekayaan 50 juta orang penduduk terbawah. Ini seram, kan?

Negara bisa saja bertumbuh secara ekonomi, tetapi jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada segelintir orang, mayoritas warga tidak akan merasakan perubahan berarti. Dalam situasi seperti ini, kesenjangan sosial mudah melebar: harga rumah melonjak, biaya pendidikan tinggi, akses kesehatan mahal, sementara pendapatan banyak orang stagnan.

Saya tekankan lagi: bukan berarti tidak ada kemajuan. Indonesia sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan berbagai indikator pembangunan. Namun kesejahteraan yang benar-benar merata masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak orang masih bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar—makan, pakaian, dan tempat tinggal—belum sampai pada tahap hidup nyaman, apalagi menabung atau berinvestasi masa depan.

Antara Optimisme dan Kewaspadaan

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan. Pendapatan per kapita meningkat dari tahun ke tahun, kemiskinan menurun, dan ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Ini menunjukkan fondasi ekonomi relatif kuat.

Namun jika mayoritas warga masih hidup dengan pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional, berarti distribusi kekayaan belum merata. Tantangan utama bukan lagi sekadar menambah kue ekonomi, tetapi bagaimana membaginya secara adil.

Jadi, apakah benar pendapatan orang Indonesia Rp7 juta per bulan? Jawabannya: ya dan tidak sekaligus. Ya—kalau yang dimaksud adalah angka statistik PDB per kapita. Tidak—kalau yang dimaksud adalah gaji nyata yang diterima kebanyakan orang.

Angka rata-rata memang penting, tapi itu bukan sebuah narasi kebahagiaan. Di balik statistik makro yang terlihat indah, ada realitas mikro yang jauh lebih kompleks. Dan memahami perbedaan itu adalah langkah pertama agar kita tidak mudah terkecoh oleh angka yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu mencerminkan kehidupan nyata.